Subang- BOMEN.ID
Gerakan Akselerasi Antisipasi (GA’KAN) Banjir menggelar Audiensi dengan Wakil Rakyat di Ruang Rapat DPRD Subang, Kamis (19/2/2026) siang.
Delegasi yang terdiri dari para kepala desa di wilayah Kecamatan Pamanukan serta sejumlah tokoh masyarakat ini hadir guna menuntut langkah konkret pemerintah dalam menangani bencana banjir yang rutin mengepung wilayah Pantura Subang.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Subang Viktor didampingi oleh anggota DPRD Subang, Teguh Pujianto, serta menghadirkan dua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, yakni Kepala Dinas PUPR Ahmad Amin dan Kepala BP4D Subang.
Desakan Langkah Nyata
Perwakilan GA’KAN Banjir menyampaikan aspirasi mendesak agar pemerintah tidak lagi hanya melakukan penanganan bersifat sementara. Mereka menekankan bahwa dampak banjir telah merugikan ekonomi warga dan merusak infrastruktur desa secara masif.
Menanggapi hal tersebut, audiensi menghasilkan kesepakatan strategis yang mencakup dua lini masa penanganan:
1. Solusi Jangka Pendek: Penguatan Infrastruktur Eksisting
Pemerintah Kabupaten Subang melalui Dinas PUPR berkomitmen untuk memprioritaskan Normalisasi Sungai dengan pengerukan titik-titik sedimentasi tinggi yang menyumbat aliran air.
Selain itu Peninggian Tanggul, yakni Memperkuat dan meninggikan tanggul sungai yang rawan limpas (overflow) guna melindungi pemukiman warga.
2. Solusi Jangka Panjang: Penyediaan Ruang Parkir Air
Sebagai langkah permanen, direncanakan pembangunan embung (kolam retensi) di atas lahan milik desa seluas 1,2 hektar. Embung ini diproyeksikan menjadi solusi penampungan debit air berlebih saat curah hujan ekstrem melanda.
Mendesak Peran BBWS Citarum dan Pusat
Ketua DPRD Subang, Viktor Wirabuana, menegaskan bahwa penanganan banjir di Pantura tidak bisa diselesaikan oleh daerah sendirian. Mengingat sungai-sungai besar di wilayah tersebut berada di bawah kewenangan pusat, DPRD akan mendorong komunikasi yang lebih agresif.
”Kami meminta langkah nyata dari BBWS Citarum dan pemerintah pusat. Koordinasi harus segera dilakukan agar ada sinkronisasi antara program daerah dan pusat dalam penanganan banjir ini,” ujar Viktor di sela-sela audiensi.
Kehadiran Kepala BP4D dalam rapat ini juga memastikan bahwa rencana pembangunan embung dan normalisasi akan masuk dalam skema perencanaan anggaran yang sistematis, sehingga tuntutan warga Pamanukan tidak sekadar menjadi catatan di atas kertas.(H.Ade)
